Selasa, 29 Desember 2009 | 19:16 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Memanfaatkan teknologi yang makin canggih, pemerintah berencana memberlakukan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau E-KTP.
Berbeda dengan kartu tanda penduduk (KTP) yang berlaku saat ini, di dalam KTP elektronik terdapat sebuah chip yang memuat biometrik atau sidik jari dari tiap orang yang memilikinya. Keberadaan KTP elektronik tersebut nantinya diharapkan dapat mempermudah proses-proses pendataan kependudukan yang dilakukan untuk menunjang program-program pemerintah seperti Pilkada atau Pemilu.
KTP elektronik akan mulai diimplementasikan tahun 2010, namun diperkirakan baru akan selesai (menjangkau seluruh wilayah Indonesia) pada tahun 2012. Untuk menangani proyek E-KTP ini, pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Departemen Dalam Negeri serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), yang dibantu oleh beberapa instansi pemerintah lainnya.
Namun, sebelum merealisasikan program E-KTP tersebut, terlebih dahulu pemerintah mengimplementasikan program nomor induk kependudukan (NIK). Program ini mewajibkan kepemilikan NIK bagi seluruh masyarakat Indonesia.
NIK ini nantinya akan mempunyai banyak fungsi, salah satunya dapat digunakan masyarakat untuk melakukan electronic-voting yang rencananya akan diselenggarakan pada Pilkada dan Pemilu 2014.
Diakui Kepala BPPT, Dr. Ir. Marzan A. Iskandar, Selasa (29/12/2009), program NIK ini sudah mulai dijalankan oleh pemerintah. Sebagai tahap awal, saat ini program NIK sedang diujicobakan di beberapa daerah di Indonesia.
"Program ini adalah proyek Depdagri, dan BPPT diminta membantu dari sisi kesiapan teknologi. Sebelum program E-KTP jalan, program NIK dulu yang diimplementasikan. Saat ini sedang diujicobakan di beberapa daerah, yaitu Padang, Denpasar, Makasar, dan Yogyakarta. Diperkirakan baru akan serius berjalan pada 2010, dan selesai 2011," terang Marzan di hadapan para wartawan saat konferensi pers di kantor BPPT, Selasa (28/12/2009).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar